Tag Archives: Fungsi Akta Notaris

Fungsi Akta Notaris

Fungsi utama dari akta adalah sebagai alat bukti. Akta Notaris  merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Akta Notaris  merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Dalam Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dinyatakankan bahwa untuk  surat perjanjian dan surat-surat lainnya dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai kenyataan,  perbuatan atau keadaandi bidang keperdataan maka dikenakan untuk itu dokumen tersebut dikenakan bea meterai.

Dengantidak adanya  materai tersbut tidak berarti perbuatan hukumnya menjadi  tidak sah, melainkan cuma kurang memenuhi syarat sebagai alat bukti. Sedangkan untuk perbuatan hukumnya tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Jikalau  surat tersebut tidak diberi meterai dan akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan maka pemasangan meterai dapat dilakukan belakangan di kantor pos terdekat.

Syarat formil akta notaris
Diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(1) Setiap Akta Notaris terdiri atas:
     a. awal akta atau kepala akta;
     b. badan akta; dan
     c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :
     a. judul akta;
     b. nomor akta;
     c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
     d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:
     a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat     
         tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
     b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
     c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
     d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal  
         dari tiap-tiap saksi pengenal.
(4) Akhir atau penutup akta memuat:
     a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau 
         Pasal 16 ayat (7);
     b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada
     c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari 
         tiap-tiap saksi akta; dan
     d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang  
         adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
(5) Akta Notaris PenggantiNotaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain
      memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan 
      tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.Akta notaris yang tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan

Syarat materiil :Diatur dalam ketentuan  Pasal 1320 KUHPerdata

1 Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud kata sepakat ialah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian sepakat mengenai 
hal-hal yang diatur dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Ini adalah suatu azaz dalm ilmu hukum yang berarti orang yang sudah cukup umur/ dewasa dan sehat 
pikirannya. Menurut KUHPerdata yang termasuk dewasa adalah bagi laki-laki 21 tahun dan bagi wanita 
19 tahun.

3. Adanya Obyek.
Adanya suatu obyek dari suatu perjanjian haruslah memuat sesuatu hal/ tindakan atau barang yang jelas.

4. Adanya kausa yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak tidak bertentangan sengan peraturan hukum yang 
berlaku .

Apabila akta otentik tersebut tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 B.W., maka akta tersebut batal demi hukum.